Rumah Syarikat Gelar Diskusi Publik bersama Anggota Komisi VIII DPR RI

Bukittinggi--Diskusi Publik bersama Anggota DPR RI dari Partai Golkar Komisi VIII, H. John Kenedy Azis, S.H Rumah Syarikat di Jalan Melati pada Senin(06/02).

Hadir pada acara tersebut Direktur eksekutif Rumah Sarikat, M.Fadli, anggota DPR RI dari Partai Golkar John Kenedy Azis, S.H, inisiator Fadly Reza, Aliansi Pers, JMSI, Ketua pemuda stasiun.Yance, PWI, dan sejumlah awak media.

Baca juga: Demi UMKM, Wagub Sumbar Terbang dari Padang Resmikan Pitstop Coffee Makassar

Diskusi tersebut membahas anggaran berkeadilan dan komunitas.
terkait bagaimana penyerapan anggaran khususnya di Sumbar.

Dalam acara tersebut di atas tentang Embarkasi haji yang saat ini sedang heboh dan marak dibicarakan tentang kenaikan ongkos haji

Baca juga: Muhammad Misbakhun: Pemerintah Harus Tetap Jaga Likuiditas dan Ukur Inflasi Agar Dunia Usaha Tetap Bertahan

Untuk kita ketahui bahwa ada 3 fungsi DPR itu yakni sebagai legislasi (legal drafting), anggaran (budgeting), dan pengawasan (controlling) dan Komisi VIII sedang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama (Kemenag) RI belum menemui kata sepakat, terkait besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2023 yang diusulkan sebesar Rp 98 juta.

Baca juga: Puncak Tertinggi Pergerakan Penumpang Angkutan Umum Arus Mudik Capai 952.210 Orang

"Sebab, besarnya biaya itu akan memberatkan masyarakat. Karena biaya yang ditanggung setiap jamaah calon haji (JCH) mencapai Rp 69 juta. Sedangkan Rp 29 juta ditanggung Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dari hasil manfaat pengelolaan dana haji, " ujar John.

Pemerintah kemudian memasukkan mengusulkan kepada kita kepada rakyat bahwa untuk haji adalah sebesar Rp 69 juga kemudian kita evaluasi apakah betul sebesar itu.

Baca juga: Kerap Picu Kecelakaan, 170 Perlintasan Liar Kereta Api di Sumbar Ditutup

"Kita berjuang untuk masyarakat supaya usulan Pemerintah di tahun 2023 dimana pemerintah mengusulkan sebanyak Rp 69 juta" terang John.

Lanjut katanya, Itu kan baru usulan belum kita putuskan, nanti kita putuskan tanggal tanggal 14 Februari 2023, untuk kita mengetahui berapa sesungguhnya tentu kita harus survei kita survei ke Bandara Jeddah, ke hotel di Mekkah maupun di Madinah, survei ke Catering di Mekah dan Madinah, survey di transportasi lainnya

Baca juga: Minyak Goreng Masih Langka, Ombudsman RI Tawarkan Opsi Harga Mekanisme Pasar

"Ini kita evaluasi dan yang Rp 69 juta  itu adalah usulan Pemerintah, ini sangat memberatkan bagi jamaah, " tuturnya.

Kenaikan ini juga dipengaruhi oleh komposisi persentase BPKH terhadap distribusi terhadap subsidi jemaah haji,  biasanya 60% - 40% kurang lebihnya, sekarang menjadi 30 - 70 ?n ini menjadi beban calon jamaah haji dan 30%  persen menjadi beban bpkh padahal dahulu itu 60?ban BPKH Rp 98 juta, tetapi yang dibebankan kepada jamaah haji Rp39 juta, karena komposisi subsidi dari BPK terhadap BPIH itu adalah sebesar 60%.

Dikatakannya, Sekarang diusulkan 69% kenapa 69%. Karena subsidinya hanya 30% dulu 60% sekarang 30% jadi ini baru tahap usulan belum kita putuskan, nanti kita putuskan tanggal 14 Februari seluruh fraksi yang ada di DPR komisi VIII.

"Mohon doa mohon dukungan dari jemaah haji  khususnya saudara-saudara kita pada umumnya agar bisa kita tekan.
Target kita secara pribadi targetnya itu harus di bawah Rp 50 juta.

Target kita yang saat ini Rp.69 juta harus dibawa Rp50 juta, dan kalau Rp 50 juta, berapa yang akan dibayar oleh calon jamaah haji tentunya  kurang lebih 90 juga sekitar Rp 90 juta nah target kita 50 juta berapa yang akan dibayar oleh calon jemaah haji

Baca juga: Tertinggi di Kepri, Pertumbuhan Ekonomi Batam Capai 4,75 Persen

 
Target kita jika biayanya dibawah 50 juta tabungan awal 25 juta berarti tinggal 25 juta , Ada virtual account  yang bisa dicairkan juga untuk jemaah 4, 75 juta berarti calon jemaah haji hanya menambah sekitar 20juta untuk bisa berangkat haji.

Yang sekarang Rp 44 juta kita targetkan paling mahal menambah Rp20 jutaan, " pungkasnya.

(Linda).